Intervensi untuk Program Anti-Rokok: Pentingnya Branding dan Segmentasi

Tulodo Indonesia (Dr Nicholas Goodwin dan Heribertus Rinto Wibowo) menjadi pembicara dalam salah satu sesi di Seminar Etika Pemasaran Rokok di Indonesia: Implikasi terhadap Kebijakan Pengendalian Tembakau pada tanggal 19 Juli 2017 di Yogyakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Edinburgh Napier University serta Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.

 

Tema yang dibahas  oleh Tulodo Indonesia adalah studi kasus tentang program anti-rokok yang ditujukan kepada anak muda di Singapura, Thailand, Amerika Serikat dan Indonesia. Keefektifan dari program-program ini dianalisa, termasuk hambatan perubahan, keuntungan untuk masyarakat dan wawasan untuk mengembangkan program anti-rokok di Indonesia.

 

Dengan terus meningkatnya jumlah perokok di Indonesia terutama di kelompok pria, diperlukan suatu intervensi yang komprehensif dengan dukungan dari berbagai pihak. Sebagaimana suatu program tidak akan efektif menyasar semua target, diperlukan segmentasi terhadap target. Selain itu, penelitian terkait segmentasi juga perlu dilakukan agar dapat lebih memahami kebutuhan target dan intervensi dapat lebih tepat sasaran. Dalam mendesain sebuat intervensi, sebuah brand yang bermakna dan bernilai bagi target yang mampu meng-counter pemasaran industri rokok perlu dikembangkan. Pemahaman terhadap konsep pemasaran dan segmentasi sangat diperlukan oleh para praktisi kesehatan masyarakat untuk mendesain intervensi yang efektif dan tepat sasaran ini. Selain itu, perlu juga untuk mengubah perilaku melalui kebudayaan. Untuk mendukung itu semua, perlu dikembangkan juga kebijakan yang berbasis kesehatan masyarakat.

 

Beberapa topik lainnya yang dibahas dalam seminar ini adalah: “Pemasaran rokok di Indonesia” oleh Dr John Suprihanto (Universitas Gadjah Mada); “Persepsi publik terhadap etika pemasaran rokok” oleh Dr Nathalia C. Tjandra (Edinburgh Napier University); dan “Pemasaran rokok dan anak-anak” oleh Dr Yayi Suryo Prabandari (Universitas Gadjah Mada). Pada sesi terakhir, peserta dan pembicara berdikusi tentang kebijakan pengendalian tembakau yang telah diterapkan pemerintah lokal dan pusat, kekuatan dan kelemahan kebijakan tersebut dan proposisi untuk kebijakan yang akan datang. Peserta seminar terdiri dari berbagai perwakilan dari pemerintah lokal, dan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang berbasis kesehatan, perwakilan dari universitas dan akademisi, serta mahasiswa.

Bagaimana cara menangani berita hoax?

Masih segar di dalam ingatan bagaimana kabar “orang gila merupakan penculik anak” tersebar di masyarakat. Banyak orang yang benar-benar mengalami gangguan mental menjadi korban main hakim sendiri dari masyarakat yang percaya kebenaran berita tersebut. Masalahnya beberapa dari mereka bahkan meninggal dunia akibat dipukuli dan ditendang oleh warga sekitar.

Kemudian, ada lagi berita yang memberikan tips untuk para pengguna produk IOS, bahwa produknya bisa melakukan charge lewat microwave apablila mengupdate sistem operasi ke IOS 8 (link). Berita ini menyebar dengan cepat di berbagai sosial media. Banyak sekali orang yang mencoba untuk melakukan tips ini walaupun belum tentu kebenarannya. Sayangnya tips tersebut hanya mengakibatkan handphone mereka rusak terbakar dan tidak bisa dipakai kembali.

Ada juga berita yang mengakibatkan perpecahan dua kelompok masyarakat. Apalagi bila bukan isu ojek online dan supir angkot yang kita ketahui bersama sedang saling bersaing di jalanan untuk mendapatkan penumpang. Ternyata, informasi-informasi yang menyebabkan terjadinya bentrokan yang diterima oleh kedua belah pihak hanyalah berita hoax semata (link). Siapa yang rugi disini? Tentu saja kedua belah pihak mengalami kerugian dari rusaknya motor dan angkot akibat kekerasan. Sedangkan, penyebar hoax hanya duduk di kursi rumah, mengetahui bentrokan yang terjadi dari berita yang disiarkan di layar kaca

Kita semua harusnya sadar, bahwa kita berada di dalam era di mana informasi bukan lagi kita yang mencari akan tetapi sang informasilah yang mendatangi kita. Beberapa orang kelebihan muatan dengan informasi; banyak yang tidak bisa melakukan penyaringan akan mana berita yang benar dan mana yang bukan. Di mana-mana, orang merindukan untuk mengekspresikan diri secara bebas dan berpartisipasi aktif dalam proses perubahan sosial, pemerintahan, pertukaran budaya dan lainnya. Secara universal, sebenarnya ada rasa haus yang dalam untuk memahami dunia yang kompleks di sekitar kita.

Akan tetapi rasa haus ini lebih bersifat emosional dibandingkan dengan rasional, melihat  banyaknya masyarakat yang masih percaya akan berita palsu/hoax yang tersebar di luar sana. Bila kita melihat dari sudut pandang psikologis wajar adanya bila masyarakat khawatir dengan berita “orang gila merupakan penculik anak” diatas. Banyaknya kejadian kekerasan diluar sana, menyebabkan orangtua atau kerabat terdekat lebih meningkatkan kewaspadaannya; lebih baik percaya dengan semua kabar/berita dibandingkan kecolongan kehilangan anak.

Terdapat juga kalangan yang tidak lagi percaya dengan media massa, terdapat beberapa orang memilih berita yang tersebar dari mulut ke mulut karena percaya bahwa beberapa dari media massa sudah tidak lagi menyebarkan berita yang benar. Mereka percaya bahwa berita di media massa selalu ditambahi oleh bumbu-bumbu michin agar orang tertarik untuk membaca atau menontonnya.

Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita dapat memperbaiki ini semua? Karena banyak dari berita hoax yang tersebar di luar sana menyebabkan kerugian-kerugian, dan kerugian yang paling parah adalah hilangnya nyawa seseorang. Dari pihak pemerintah Indonesia sendiri sudah dilakukan beberapa upaya dalam menangani penyebaran berita hoax, salah satunya adalah revisi UU ITE yang berlaku saat ini tidak hanya menjerat pembuat berita hoax akan tetapi juga  “penyebar” berita hoax (link).

Apakah langkah yang dilakukan oleh pemerintah akan efektif? Mungkin hanya 30% kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut akan berjalan efektif. Karena, untuk mengurangi penyebaran berita hoax kita juga membutuhkan bantuan dari sektor swasta, seperti Google dan Facebook sebagai media atau tempat dari banyaknya konten-konten hoax ditemukan. Seperti kita ketahui, kedua platform tersebut merupakan platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Namun, belum ada langkah nyata yang serius untuk memerangi penyebaran berita hoax yang semakin merajalela ini dari kedua platform besar tersebut (link).

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara sendiri sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan Facebook wilayah Asia Pasifik. Beliau ingin adanya rencana nyata dari pihak Facebook dalam memerangi isu hoax (link). Ini mungkin salah satu akar dari penyelesaian masalah hoax yang sulit untuk diatasi saat ini. Diperlukan kerjasama dari banyak pihak untuk penyelesaian kasus ini, walaupun hilangnya berita hoax mungkin tidak akan pernah terjadi, tapi ada baiknya bila kita semua saling bekerja sama untuk menguranginya.

Untuk benar-benar mengurangi penyebaran berita hoax juga diperlukan seuatu pendekatan holistik dengan masyarakat. Harus ada sebuah pelatihan untuk masyarakat, dimana mereka dapat mempelajari bagaimana melihat berita palsu itu sendiri. Mungkin ada baiknya bila pemerintah mulai memasukkan pendidikan di bidang media dan literasi informasi ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah.

Banyak orang, khsusunya anak muda yang butuh dasar-dasar bagaimana cara untuk menggunakan akses terhadap informasi dan pengetahuan yang tidak terbatas, kebebasan berekspresi, kesetaraan gender, dan standar pendidikan yang tinggi dalam kerangka kerja yang sehat. Kita membutuhkan pendidikan yang dapat menggambarkan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk memahami fungsi media dan penyedia informasi lainnya di masyarakat di berbagai format media, khsususnya di dalam dunia maya.

Setiap negara di dunia, harus mulai mengambil langkah-langkah yang dapat membantu mengurangi penyebaran berita hoax ini. Dan pengambilan langkah ini harus dilakukan secara bersama, melibatkan semua pihak di dalam masyarakat. Karena kemajuan masyarakat di dalam bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain itu tergantung pada pengembangan ilmu yang berdasarkan fakta. Fakta itulah yang menjadi sumber harapan masa depan kita semua.

Indonesian Youth in the 21st Century Report

Tulodo’s Nick Goodwin and Irma Martam led the research for this report, ‘Indonesian Youth in the 21st Century’. The report was commissioned by UNFPA through the UN Inter-Agency Network on Youth Development (IANYD) and in collaboration with the Ministry of Youth and Sports. It covers a broad range of policies and issues that have become the main concerns of youth networks operating in Indonesia. The report highlights existing youth programs, partnerships and priorities in Indonesia, including the challenges faced and recommendations for future directions. It also provides suggestions for further interventions related to youth at the national level.
According to UNFPA, there are 65 million young people in Indonesia, and many still lack information about the decisions that affect their lives. Young people in Indonesia, particularly those living in poverty, are not given adequate opportunities to participate in the development of policies and programmes that affect them. The transition from childhood to the realm of adult responsibilities is a critical stage in life. Effective policies and programmes for adolescents and youth are key to Indonesia’s long-term development.

Link to the report

Perubahan Perilaku Lewat #8GelasSehari

Kadang kita suka meremehkan asupan air dalam tubuh kita. Kenapa? Semakin banyak alternatif yang tersedia yang membuat kita merasa bahwa air putih bukanlah hal yang penting. Padahal minum air yang cukup sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, menjaga fungsi ginjal, mengontrol kalori dan mengurangi berat badan, serta manfaat lainnya yang tak kalah pentingnya bagi tubuh kita.

Lewat #TulodoChallenge, kami ingin menantangmu untuk minum #8GelasSehari air putih selama 30 hari penuh. Tertarik bergabung? Berikut caranya:

  1. Minum 8 gelas air putih dalam sehari. Kami menyediakan printable template yang dapat membantumu menghitung banyak air yang kamu sudah minum.
  2. Kamu merasa tantangan ini terlalu mudah? Let’s step-up the game! Hindari konsumsi kopi, teh, jus buah, soda, dan minuman berpemanis selama 30 hari. Hanya air putih!
  3. Olahraga tidak diharuskan tapi sangat disarankan untuk membantu metabolisme tubuh dan menjaga tubuh agar tetap fit.
  4. Semua bisa bergabung! Hari pertama dimulai dari tanggal 2 Maret 2017, tapi kamu sangat diperbolehkan untuk menyusul.
  5. Bagikan perjalanan tantangan minum #8GelasSehari lewat akun sosial media Instagram dengan tagar #8GelasSehari #TulodoChallenge #30DaysChallenge agar kami dapat memuat ceritamu yang menarik di akun kami.

Sangat mudah bukan? Yuk, bergabung dengan Tulodo Challenge dan sama-sama kita rasakan perubahan perilaku dengan minum 8 gelas air sehari selama 30 hari!

printable

Download kalendar #8GelasSehari

Break the common sense block to engage parents in Timor Leste schools

Caption: Tulodo’s Nick Goodwin at a school in Cribas, Manatuto. Some classes had 80+ students, still too common in Timor Leste.

Sometimes our own worst enemy is common sense. The problem is not that if something makes sense intuitively then it’s wrong. The issue is often people assume common sense solutions are somehow universal. This is the common sense block. Take a look at schools in Timor Leste, where Tulodo’s Nick Goodwin is working with the Australian-funded Partnership for Human Development (PHD) program.

The key education issue for Timor-Leste is that the basic education (year 1-9) school experience does not support student attendance and is poorly conducive to learning (PHD, 2016). In 2009, over 70% of Grade 1 children could not read a single word of a simple text passage (Amorim et al, 2009), and only 1/3 could solve simple additions (de Silva, 2013). Teachers do not have the qualifications and skills to engage children in active learning and to use child-centred approaches. Language difficulties continue to challenge students, with the choice of Portuguese proving to be a huge barrier to success. School facilities and the overall learning environment also do not encourage learning, with parents generally disengaged from their local schools. Participation levels drop significantly between primary and secondary levels. Net enrolment for children in grades 1-6 is around 90% (2014 data, 64% in 2005), but only around 25% participate in senior secondary school (World Bank, 2013).

Common sense, plus a significant body of evidence (Wang et al, 2014; Wilder, 2013),suggests that engaging parents will improve education outcomes. Parents can help motivate and guide their children, they can also ensure better management of schools. However too often we assume what parent engagement actually looks like and how to do it. For this we need to do additional research to uncover what it is that parents can realistically and most effectively do.

In Timor Leste, there are several barriers to change, including lower education levels among most parents compared to their children. Many parents cannot read reports, let alone homework. Parents sometimes live and work far from schools. Some teachers feel threatened by the presence of parents in their classrooms. Therefore it’s vital to understand benefits to change as well as consult teachers and leaders. Sometimes we need to start at the beginning, by inviting parents to visit the schools and answer their questions. We can consider producing behavior prompts, e.g. a wall calendar with 2-3 things parents can do for their children’s education.

PHD’s Professional Learning and Mentoring Program (PLMP) is engaging teachers and their mentors to develop local activities to engage parents. By taking into account the value of education and barriers to change, success with parents is more likely. This will help reduce the common sense block and ensure better education outcomes for Timor Leste’s families.

References

Amorim, E., Stevens, J., and Gacougnolle, L., (2009), Timor‐Leste: An Analysis of Early Grade Reading Acquisition, Washington, D.C. : World Bank Group.

de Silva, Steph; Gacougnolle, Luc-Charles; McNamee, Bronwyn (2013), Timor Leste 2011 Early Grade Mathematics Assessment (EGMA): baseline report. Washington, D.C., World Bank Group.

PHD (2016), Education Annual Plan and Strategic Plan (draft 9 December 2016), unpublished, Dili, Abt & Associates.

Wang, MT., Hill, NE., and Hofkens, T., (2014), Parental involvement and African American and European American adolescents’ academic, behavioral, and emotional development in secondary school. Child Dev, 85:6, 2151–2168.

Wilder, S., (2013), Effects of parental involvement on academic achievement: a meta-synthesis. Educational Review, 66:3, 377-397.

World Bank. 2013. Building evidence, shaping policy : findings of the 2012 Timor-Leste education survey. Washington, D.C., World Bank Group.

Connecting the dots to transform the world: find out how companies accelerate sustainable development and grow their business

At Tulodo we are often asked what role the private sector should play in addressing social issues and achieving sustainable development. It’s been only a year and a half since the United Nations adopted the Sustainable Development Goals (SDGs) – a set of targets to end poverty, protect the planet, and ensure prosperity for all. For the SDGs, which replaced the Millennium Development Goals (MDGs), there are 17 ambitious goals to transform the world and each has specific targets to be achieved by 2030.

screen-shot-2017-02-02-at-1-24-29-pm

Figure 1: 17 goals to transform the world

Our question is: can the private sector accelerate achievement of the SDGs?

If you ask this question of a business person, a common response is often another question, “what’s in it for the private sector?” And it’s a valid one, not just from a profit perspective but from an understanding of how workers are employed and consumers served. But it’s clear that both poverty and prosperity affect business. And accessing new markets benefits the bottom line. What’s needed is a supportive ecosystem and government policies to enable the private sector to contribute to the implementation of the SDGs.

Businesses also need to align their business objectives with the SDGs to focus on the elements of the SDGs appropriate and relevant to their organizations. Companies can provide capital but profit incentives must also be developed. And while money is important, businesses also bring other resources, such as technology, marketing and creative approaches to problem solving. Businesses small, medium and large can play a role.

We need to connect these dots. Everyone needs to do their part to achieve the SDGs: government, private sector, community organizations, and even individuals. Even though we are still in the early implementation stages for the SDGs, we need to develop comprehensive strategies, e.g., partnerships, funding and robust evaluation of progress made and challenges faced.

One of the platforms created by the UN to support the achievement of the SDGs is the Global Compact. The UN Global Compact aims to mobilize a global movement of sustainable companies and stakeholders to create a better world. The UN Global Compact supports companies to do business responsibly by aligning their strategies and operations with Ten Principles on human rights, labor, environment and anti-corruption. It helps them take action to advance broader societal goals, such as the UN SDGs, with an emphasis on collaboration and innovation.

screen-shot-2017-02-02-at-1-36-20-pmFigure 2. Source: https://twitter.com/globalcompact

What can we do in our own companies and communities? At the organization level, we can use our skills, expertise and resources to develop projects that contribute to the achievement of the SDGs and have positive social impact on the community. Here at Tulodo, we are using the experience and resources gained through our project management and consulting work to develop a new health service for young people in Indonesia. We’ll partner with technical partners, community organizations and funders to make it a success.

If we can connect the dots on these and many other partnerships, hopefully by 2030 we will have ended extreme poverty and increased prosperity for all. Are you or your company involved in social issues like those addressed by the SDGs? Share your story and inspire others to take action!

The art and science of good storytelling: That Sugar Film

Damon has a lot of questions, especially about sugar. He knows junk food is bad for him but he’s heard different things about how much sugar is really in “healthy” food. And he’s curious about the effects on his body. He decides to find out and share his learning experience by making a documentary – That Sugar Film. Let’s take a look at this form of communications and how it engages its audiences.

Although he has led a healthy life so far, Damon has questions in his head like: “Are healthy foods really safe enough enough for us to eat every day?” “Are cereals and other processed foods healthy, especially for children?” “How do I find out what I’m eating anyway?” Damon decided to jump into the world of sugar to try to discover the bitter or sweet truth, brought to us through the medium of documentary storytelling.

Damon starts out by consulting a doctor, dietician and other experts to gain their support to track his progress. They help him set his daily sugar intake level at the current average consumed by adults. He goes to the supermarket to stock up. He avoids junk food and just consumes food that is commonly perceived as ‘healthy’, e.g. low-fat yogurt, cereal, muesli bars, etc.

But after 60 days of maintaining this sugar intake, Damon begins to change. He puts on weight, of course, but there’s more. His seems to begin to turn into a polar bear entering a sugar-induced hibernation. He becomes too lazy to do anything when he’s not eating sugar. All he wants to do is sleep, covered with a thick blanket. He develops a breathing problem. He also begins to develop fatty liver disease. His behaviour is more like someone who is dependent on drugs – without sugar he can’t do anything as easily as before. Sometimes he screams and laughs at the same time (his “unstable” mental state) when eating too much chocolate.

The film doesn’t set out to approve or disapprove, nor make fun of people. It shows us the reality of one’s man’s experience. That Sugar Film allows us to decide for ourselves whether or not it is worth it to consume a lot of sugar. The film doesn’t try to scare us or forbid us from eating sugar – it aims to redress the information balance in a way that let’s us have our chocolate and eat it too. It shows us that we don’t need an extreme makeover to improve our health; just reduce the sugar we consume and we can be healthier. The science shows that helping people improve their ability to make better decisions is one of the key determinants of behaviour change.

That Sugar Film truly is one of the best sugar documentaries yet. It’s informative and tells a story that needs to be told. It provokes, engages and allows us to be voyeurs. That Sugar Film will forever change the way you think, in this case about ‘healthy’ food. Good storytelling should do that every time.

HIV dan AIDS: Dekat di mata, jauh di hati

Gambar diambil dari sini (link1, link2)

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 (SDKI, hal. 178), tingkat pengetahuan komprehensif tentang AIDS masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Bagaimana dengan Anda?  Salah satu tindakan untuk pencegahan HIV/AIDS adalah melalui tes HIV. Bagaimanakah tes HIV di Indonesia?  Lihat informasinya di sini.

Tanggal 1 Desember diperingati sebagai hari AIDS sedunia; hari untuk mengingatkan masyarakat terhadap penyebaran virus HIV dan wabah AIDS, dan ambil bagian dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Tahun ini, tema yang diangkat adalah “Hands up for #HIVprevention”, bertujuan untuk menekankan berbagai aspek pencegahan HIV terutama untuk kelompok masyarakat yang rentan seperti remaja serta populasi kunci.

Menurut UNAIDS, diperkirakan 36,7 juta penduduk di dunia hidup dengan HIV. Di Indonesia, jumlah orang yang hidup dengan HIV hingga tahun 2015 diperkirakan sudah mencapai 690.000 orang. Kampanye UNAIDS “Hands up for #HIVprevention” sudah dimulai sejak bulan September. Kampanye ini mengajak kita untuk merenungkan sejenak tentang usaha apa yang sebaiknya dilakukan untuk menyukseskan pencegahan penyebaran virus HIV dan mengekspresikannya melalui foto dengan kalimat yang  dituliskan pada telapak tangan, seperti: “more condoms, harm reduction, pre-exposure prophylaxis (PrEP), empowerment” dan menyebarkannya melalui media sosial termasuk melalui UNAIDS Facebook page.

Di Indonesia, kampanye ini diterjemahkan menjadi kampanye #SayaBerani. #SayaBerani menekankan pada salah satu aspek pencegahan HIV yaitu melalui tes HIV dan Voluntary Counselling Testing (VCT). Banyak  selebritis Indonesia  yang juga ikut serta dalam kampanye ini (link), di mana mereka menjadi influencers mendorong orang untuk ikut berpartisipasi. #SayaBerani telah berhasil mengajak banyak orang di media sosial untuk menyebarkan pesan agar berani melakukan tes HIV.

Banyak yang tidak tahu pemerintah Indonesia sudah lama mendukung program HIV/AIDS melalui Kemenkes dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Salah satunya melalui penyediaan layanan tes HIV dan VCT di puskesmas, klink dan rumah sakit (lihat di sini untuk daftar tempat pelayanan tes HIV). Selain itu, kita juga dapat melakukan tes IMS (Infeksi Menular Seksual). Melalui sistem subsidi, baik tes HIV dan VCT serta tes IMS tidak dipungut biaya di tempat-tempat tersebut. Layanan konseling seputar HIV dan AIDS juga tersedia di tempat layanan kesehatan tersebut ataupun melalui hotline dan WhatsApp.

screen-shot-2016-11-30-at-2-28-32-pm

Contoh upaya dari KPAP Jakarta terkait konsultasi HIV/AIDS

Di Indonesia, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang AIDS masih di bawah 15% (SDKI 2012). Ditambah dengan meningkatnya perilaku berisiko terutama hubungan seksual yang tidak aman, berganti-ganti pasangan, dan penggunaan jarum NAPZA suntik, perlu dilakukan intervensi yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Beragam program dan kegiatan sudah dilakukan oleh pemerintah serta berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk pencegahan HIV/AIDS termasuk melalui program edukasi. Target utama meliputi populasi kunci dan kelompok masyarakat tertentu yang rentan terhadap penularan HIV/AIDS serta masyarakat pada umumnya.

Di masa mendatang, #SayaBerani diharapkan dapat berevolusi menjadi kampanye di mana tes HIV menjadi sesuatu yang biasa dan normal, sebagai bagian rutin dari pelayanan medis. Tes HIV hanya dianggap seperti tes kesehatan pada umumnya dan tidak lagi membutuhkan “keberanian”. Normalisasi tes HIV juga berarti bahwa setiap orang akan dengan sukarela melakukan tes secara rutin. Penyampaian hasil tes pun diperlakukan sama seperti hasil tes kesehatan yang lain.

Proses normalisasi tes HIV ini juga perlu didukung oleh kerjasama dari berbagai pihak. Diperlukan kampanye tes HIV yang lebih efektif, sehingga tes HIV dapat menjadi sesuatu yang positif. Selain itu, program perubahan perilaku pada masyarakat yang intensif dan menyeluruh tetap diperlukan. Dengan demikian, penyebaran virus HIV dan epidemi AIDS dapat dicegah.

Bagaimana menurut Anda? Bersediakah Anda turut serta dalam mengakhiri epidemi AIDS di tahun 2030?

 

Which type of funding is right for you? An important decision for social entrepreneurs

Social entrepreneurs, especially those of you with a brilliant idea ready to go, will likely soon wonder where to find the money to pay for it. Choosing the type of funding is one of the most important decisions you will ever make. When attending the 2016 Sankalp Summit in Jakarta (link), I found that there were three types of funding most often being discussed: debt, equity, and grants. So let’s take a closer look at each of them and discuss which one might be right for you.

First is debt: an amount of money borrowed by one party from another under the condition that it is to be paid back at a later date. It is usually lent with interest charged at varying rates. One organization offering debt financing is the Overseas Private Investment Corporation (OPIC) (https://www.opic.gov), on of the U.S. Government’s development finance institutions. During the panel discussion, ‘Innovating Debt Financing Instruments, the OPIC Director of Social Enterprise Finance for Small and Medium Enterprises, Dia Martin, said there are debt finance opportunities, starting with a minimum of US$1 million, for small businesses in Indonesia which are not eligible for private sector financing. Normally more than 50% of the venture must be held by the private sector, with involvement of a U.S. citizen or business.

Next is equity: a stock or share representing ownership of a company. This can be both publicly traded (the investor buys shares through a stock exchange) or private (shareholders invest cash in the business). One equity opportunity was introduced by Aavishkar, an India based social venture capital firm. The Senior Investment Manager, Adi Sudewa, said Aavishkar invests in early stage businesses, starting from US$500,000. Aavishkar does not receive dividends (a portion of the company’s earnings distributed to shareholders), instead waiting for capital gain (profit from the sale of the investment) after around 3-4 years. Many social entrepreneurs dream of partnering with benevolent or angel investors.

Last is grant funding: a gift or subsidy provided by a government or similar organization to an eligible recipient such as an organisation or a person for a special purpose. The U.S. government overseas aid agency, USAID, provides grants to both nonprofit and for-profit organizations. The Development Innovation Ventures (DIV) portfolio (https://www.usaid.gov/div/apply) provides grants to for-profit enterprises, for example Biolite’s cookstoves project in India. DIV’s Chief of the Discover and Test Division, Anne Healy, explained that only 3% of all applications for grants are successful. There is no deadline for applications, and there are at least three aspects that need to be addressed in a proposal: the social impact of the business, cost effectiveness, and pathways to scale.

Now, which type of funding should you choose? Well, each is unique. The benefit of debt is that the lender has little or no control over the business. Once the loan is paid, the relationship with the creditors end. The interest paid is also tax deductible. Also, it can be simply forecasted. However, it is very dependant on the business’ ability to pay back. If the company does not grow as expected, paying the regular schedule could be difficult. Equity has a big advantage in that the investors take (almost) all the risk of the business failing. And usually we do not have to pay the money back. However, the strings attached are often greater. The entrepreneurs will have to give the investor a percentage ownership of the company, also share any profits and involve the partner in decisions affecting the business. The last one is grants. Some may see grants as free money, but grant applications are very competitive, the funds are often restricted and only last for a limited period. The funder usually considers the prospective grantee’s plan around business sustainability issues and many are only available for organizations registered as non-profits.

Many businesses start small by borrowing money from friends and family and then proceed to one of the three options described above. Which type of funding is right for you depends on your idea and your business, the stage in development and your access to resources. Let us know your thoughts and why you chose one type of funding over another. All the best with your quest to find the right funding for your great idea.

HPV: kanker tidak hanya perlu vaksinasi tetapi juga keluarga

Jika biasanya isu kesehatan diperingati dalam satuan hari, seperti Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (10 Oktober) atau Hari Kesehatan Nasional (12 November), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akhir-akhir ini membuat sesuatu yang tidak biasa. Isu kesehatan di Indonesia kini diperingati dalam satuan bulan, seperti Bulan Anak Sehat (Agustus 2016) dan Bulan Eliminasi Penyakit Kaki Gajah – BELKAGA (Oktober 2016). Program terbaru dari Kemenkes RI adalah pelaksanaan pemberian vaksin HPV (human papilloma virus) dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).

HPV menjadi salah satu fokus agenda pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat karena virus tersebut dapat menyebabkan kanker serviks (mulut rahim), penyebab kematian kedua tertinggi di Indonesia setelah kanker payudara (CNN, 2016). Ada lebih dari 100 jenis HPV dan hanya 13 jenis yang berisiko tinggi dalam menyebabkan kanker. Dua jenis HPV yang bertanggungjawab pada 70 persen kasus kanker serviks yaitu HPV jenis 16 dan 18.

Vaksin HPV diberikan kepada para siswa kelas 5 dan 6 SD untuk mencegah mereka terinfeksi kanker serviks. Hal ini sesuai dengan rekomendasi WHO di mana pemberian vaksin HPV dilakukan saat anak berusia 9-13 tahun karena usia tersebut merupakan usia terbaik dalam pembentukan kekebalan tubuh. Kota Jakarta menjadi kota uji coba karena dianggap paling siap dalam pengadaan vaksin. Selama dua bulan ke depan ditargetkan 75 ribu anak di Jakarta sudah mendapat vaksin gratis dari pemerintah.

Bagaimana mengkomunikasikan pentingnya pemberian vaksin kepada anak-anak tersebut? Temuan di negara lain menunjukkan bahwa beberapa orang tua tidak nyaman ketika menjelaskan kepada anak mereka tentang fungsi vaksin HPV (O’Connor, 2013). Ada juga orangtua yang ragu memberikan vaksin HPV kepada anaknya karena seakan-akan mengijinkan bagi anak melakukan hubungan seksual (Howell, 2016). Hal-hal tersebut sekiranya menjadi penyebab orangtua tidak menjadikan vaksin HPV sebagai vaksin wajib bagi anak mereka. Padahal, sebuah riset yang dilakukan terhadap hampir 1400 anak perempuan di Amerika Serikat menunjukkan kalau pemberian vaksin HPV tidak meningkatkan aktivitas seksual anak (Bednarczyk, dkk., 2012).

Dengan demikian, pemerintah selain memberikan vaksin HPV gratis kepada para siswa di berbagai sekolah  juga sebaiknya memberikan pengetahuan baik kepada anak dan orangtua tentang HPV. Sosialisasi informasi untuk mengedukasi orangtua menjadi penting agar keberhasilan program pencegahan infeksi HPV semakin maksimal.

Keberhasilan pemerintah Australia dalam menurunkan jumlah penderita kanker serviks hingga setengahnya dalam 10 tahun terakhir dapat menjadi pelajaran bagi negara lain. Pemerintah dan berbagai organisasi kesehatan Australia juga membuat situs yang berisi pengetahuan seputar HPV bagi masyarakat (Depkes Australia, HPV Vaccine, HPV, dan HPV Register). Berdasarkan informasi dari situs-situs tersebut, HPV sebenarnya merupakan virus umum yang berada di sekitar lingkungan manusia. Pemberian vaksin HPV yang telah dilakukan merupakan tindakan awal pencegahan. Australia bisa berhasil karena melibatkan orangtua, dan juga menargetkan tokoh masyarakat, khususnya tokoh perempuan*). Pendekatan melalui keluarga dapat menyukseskan program vaksinasi HPV dan mencegah kanker yang menakutkan itu.

Jadi menurut Anda, bagaimana pemerintah Indonesia bisa melibatkan orangtua dalam pencegahan HPV? Bagikan pendapat Anda di sini.
*) baca juga artikel “3 Things you might not know about working with celebrities on social issues

%d bloggers like this: